Beranda Sesuai Arahan, Kembang Bakal Pakai Dana Bkk Untuk Atasi Sampah-Infrastruktur

Sesuai Arahan, Kembang Bakal Pakai Dana Bkk Untuk Atasi Sampah-Infrastruktur

Foto: Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan. (Dok. Pemkab Jembrana)

Jembrana –

Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, mengungkapkan akan mempergunakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Provinsi Bali sesuai arahan. Prioritas utama penggunaan BKK itu untuk penanganan urusan sampah dan perbaikan infrastruktur di Jembrana.

Pernyataan ini disampaikan terkait janji enam kabupaten di Bali, tergolong Jembrana, untuk bahu-membahu meminta sebagian pendapatan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dari Badung, Denpasar, dan Gianyar yang memiliki potensi besar dalam pariwisata. Langkah ini diambil selaku upaya pemerataan faedah pariwisata di seluruh Pulau Dewata.

“Kami enam kabupaten berisikan Tabanan, Jembrana, Klungkung, Buleleng, Karangasem, dan Bangli sepakat untuk kami sanggup membangun Bali bahu-membahu dalam satu kesatuan meminta terhadap daerah-daerah penghasil pajak PHR besar untuk membagi keenam kabupaten ini,” ungkap Kembang di saat dikonfirmasi detikBali, Selasa (8/4/2025).

Kembang menerangkan inisiatif ini timbul dari keluh kesah yang dicicipi enam kabupaten terkait minimnya budget dan potensi pendapatan tempat masing-masing. Beberapa konferensi sudah dilaksanakan untuk membahas problem ini hingga karenanya meraih janji prinsip dengan tiga kabupaten/kota yang menjadi tujuan permintaan.

“Kami sudah berjumpa berulang kali enam kabupaten ini, keluh kesah dalam problem yang terjadi di tempat masing-masing memang bermuara terhadap minimnya budget dan minimnya potensi pendapatan yang kami punya sehingga kami meminta terhadap tiga kabupaten/kota ini dan sepakat. Namun, besarannya belum disepakati dan polanya juga seumpama apa,” terang Kembang.

Menurut Kembang, dengan adanya alokasi budget dari pembagian PHR maupun dana BKK provinsi, pengaruh positif pariwisata sanggup dicicipi secara lebih merata di seluruh Bali, tergolong bagi kabupaten yang tak punya potensi pariwisata sebesar Badung, Denpasar, dan Gianyar.

“Termasuk juga provinsi memamerkan BKK terhadap enam kabupaten ini dan manfaatnya pasti prioritas dan menjadi instruksi ketimbang Provinsi Bali, seumpama penanganan sampah, infrastruktur, dan lain sebagainya. Sehingga, kita sanggup mencicipi pengaruh pariwisata di Bali walaupun secara tidak langsung,” imbuh Kembang.

Meski pembagian PHR sudah disepakati, rincian perihal besaran, teladan pembagian, serta waktu implementasinya masih dalam tahap pembahasan. “Besaran belum disepakati, lalu teladan pembagian seumpama apa (dan) kapan, itu dimulai juga sedang dimatangkan kembali,” terang Kembang.