
Jakarta –
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menampilkan apresiasi terhadap Bank BPD Bali atas proteksi penuhnya terhadap kesibukan literasi, edukasi, dan inklusi keuangan di aneka macam jenjang pendidikan. Pujian tersebut diberikan alasannya yakni dinilai sanggup meningkatkan literasi keuangan sejak usia dini.
Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Kristrianti Puji Rahayu menerangkan pentingnya literasi keuangan yang dimulai sejak usia dini.
“Anak-anak yang kita didik hari ini akan menjadi pelaku ekonomi di masa depan. Oleh alasannya yakni itu, pengertian mengenai literasi keuangan mesti dimulai dari usia dini. OJK sudah memajukan buku serial literasi keuangan tidak cuma untuk PAUD namun juga untuk kandidat pengantin,” kata Kristrianti dalam keterangan tertulis, Senin (29/7/2024).
Baca juga: Bank BPD Bali Beri Edukasi Keuangan ke Anak Difabel, Dorong Gemar Menabung |
Kristrianti menyebutkan buku-buku literasi keuangan ini dikembangkan selama pandemi COVID-19. Selain itu ada juga dalam bentuk 11 serial kartun yang sanggup dicetak dan digunakan di kelas.
Hal itu diungkapkan olehnya ketika kesibukan Bedah Buku Literasi Keuangan yang digelar di Kota Denpasar, sementara waktu lalu. Acara ini melibatkan Bunda PAUD Kota Denpasar serta Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Kota Denpasar.
“Sebagai tawaran untuk di Bali, OJK juga menggagas persepsi gres untuk mengadopsi learning management metode yang menawarkan 14 modul pembelajaran literasi keuangan bagi siswa SMA. Sistem ini dinilai efektif alasannya yakni minim budget dan sanggup diakses oleh siapa saja. Sertifikat hasil pembelajaran modul tersebut, nantinya sanggup digunakan selaku syarat kelulusan menyerupai yang selama ini dilaksanakan oleh 20 negara bab di Amerika Serikat,” jelasnya.
Baca juga: Upaya BPD Bali Beri Literasi Keuangan Inklusif ke Siswa SLBN 2 Denpasar |
Adapun upaya OJK yang lain yakni menginisiasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) literasi keuangan yang ketika ini menyasar 40 desa di Bali. Di Bali, sebutnya, ada 600 desa tetapi pihaknya cuma memiliki 4 tim saja, maka munculah persepsi gres untuk KKN literasi keuangan yang ketika ini menyasar 40 desa.
“Setiap bulan, mereka edukasi anak PAUD, pendampingan UMKM. Harapannya lebih banyak desa ikut, sehingga tidak ada desa di Bali yang tidak masuk masuk dalam kurikulum edukasi keuangan,” ujarnya.
Kristianti menekankan tujuan dari serial buku literasi ini yakni pertama mudah-mudahan siswa mendapat pengertian mengenai uang, kedua sanggup membedakan cita-cita dan keperluan sanggup menabung, dan terakhir sanggup berbagi.
“Anak kecil diajari menabung sanggup pelit, maka itu belum dewasa juga sanggup diajarkan sharing dan guru-guru mendorong siswanya untuk menabung tanpa menjadi egois,” jelasnya.
Sementara itu , Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma menyatakan kesibukan ini yakni bab dari Program Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TPKAD) dan ialah bentuk akad Bank BPD Bali dalam mendukung literasi keuangan di aneka macam tingkat pendidikan.
“Kami berterima kasih terhadap pendidik yang sudah menampilkan peluang bagi kami untuk berkontribusi dalam mencerdaskan anak-anak,” kata Sudharma.
Baca juga: Bank BPD Bali Raih Penghargaan Best Bank 2024 |
Sudharma menyertakan Bank BPD Bali sudah melakukan aneka macam kesibukan literasi keuangan sejak tingkat PAUD sampai SMA. Serta pihaknya akan terus berkonsentrasi pada digitalisasi pembayaran sekolah serta kenaikan literasi keuangan.
“Kami berharap kesibukan ini sanggup memicu Kota Denpasar selaku kota pintar dan kreatif,” ujarnya.
Ketua IGTKI-PGRI Kota Denpasar Nyoman Puspitawati mengucapkan terima kasih terhadap Bunda PAUD Kota Denpasar, OJK, dan Bank BPD Bali untuk terselenggaranya kesibukan literasi keuangan sejak dini.
“Berharap semakin marak kesibukan literasi yang dilaksanakan secara kolaboratif untuk merealisasikan PAUD bermutu di Kota Denpasar,” tutup Puspitawati.
Sebagai informasi, kesibukan tersebut turut didatangi oleh Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Bunda PAUD Kota Denpasar Sagung Antari Jaya Negara, Ketua GOW Kota Denpasar Ayu Kristi Arya Wibawa, dan instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.