Jakarta –
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2024 terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak empat kementerian dan forum (K/L) masih mendapat sedikit catatan dari BPK dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Berdasarkan laporan IHPS I 2024, BPK menampilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 yang meliputi 79 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). 
Ada empat K/L mendapat opini WDP, antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Pangan Nasional.
“Laporan tersebut mengungkapkan banyak sekali temuan dan upaya perbaikan manajemen keuangan negara selama semester pertama tahun 2024, tergolong penilaian atas pengelolaan keuangan pemerintah pusat,” tulis keterangan Sekretariat Kabinet, Jumat (3/1/2025).
| Baca juga: Ketua BPK Serahkan Hasil Pemeriksaan Semester I-2024 ke Prabowo |
BPK juga menyodorkan penghargaan terhadap pemerintah atas kolaborasi yang bagus dalam mendukung prinsip good governance, utamanya terkait pengelolaan budget selama masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih.
Selain itu, BPK turut mengapresiasi Penerbitan PMK Nomor 90 Tahun 2024 yang menertibkan metode penggunaan budget dan aset pada masa transisi, serta penunjukan kementerian/lembaga pengampu pelaksanaan budget tahun budget 2024.
“BPK menyodorkan terima kasih terhadap pemerintah atas kolaborasi yang sudah terjalin baik untuk bareng merealisasikan impian dan tujuan bangsa dengan berlandaskan good governance,” ujar Kepala BPK Isma Yatun dalam keterangan pers tertulisnya.
Dengan diterimanya IHPS I 2024, pemerintah dan BPK berkomitmen untuk terus bersinergi dalam memperbaiki manajemen keuangan negara yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
